Status BHMN di PTN Bakal Dicabut
Arsip (bulan)

Mau KKP? atau praktek lapang? Butuh oleh-oleh dan cinderamata IPB? datang aja ke GreenCo


GreenCo menyediakan aneka souvenir khas IPB dengan kualitas dan harga terjamin.
GreenCo, pusat souvenir IPB
Follow @kopmaipb
This site supports

Web Kopma mendukung program green website dari onlineleaf.com

Status BHMN di PTN Bakal Dicabut

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tidak lama lagi akan segera memiliki aturan baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan Undang-Undang No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ini akan menghapus status PTN BHMN. Keputusan ini menyusul fatwa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah muncul banyak pendapatan status BHMN bagi PTN pascaputusan MK. Mendiknas M Nuh menuturkan, semua ketentuan tentang pencabutan status BHMN serta beragam keleluasaan yang diberikan akan dicantumkan dalam PP. Dengan adanya keleluasaan ini, semua fungsi PTN berstatus BHMN tetap berjalan setelah status dicabut. PTN ini memiliki waktu selama dua tahun untuk mengubah total status mereka, apakah menjadi BLU atau PNPB. “Kami berharap Agustus 2010 PP ini sudah bisa diterbitkan,” tuturnya kemarin.

Meski demikian, mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini meminta pada tujuh PTN tersebut agar pengelolaannya tetap mengedepankan lima prinsip, yakni transparansi, nirlaba, otonomi, akuntabilitas, dan akses yang berkeadilan. Saat ini, pendapatan tujuh PTN berstatus BHMN ini sekitar Rp3,5 triliun per tahun, tapi tidak tercatat dalam APBN. Dengan begitu, anggaran ini juga tidak termasuk dalam 20 persen anggaran pendidikan. “Bagi PTN yang berstatus BLU harus tetap melaporkan pendapatan dan pengeluarannya kepada negara,” pintanya.

Seperti diketahui, ada tujuh PTN di Indonesia yang berstatus BHMN, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

M Nuh menegaskan, PTN tersebut harus mengalokasikan 60 persen mahasiswa baru diseleksi secara nasional atau masuk melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sementara alokasi pada jalur mandiri sebanyak 40 persen. Dari jumlah total mahasiswa yang diterima PTN, sebesar 20 persen harus berasal dari kalangan tidak mampu. “Ketentuan-ketentuan ini yang harus tetap dijalankan oleh PTN,” tandasnya.

Selain itu, M Nuh mengungkapkan, meski sudah tidak berstatus BHMN, PTN tersebut tetap memiliki otonomi akademik dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, PTN tetap dapat merekrut tenaga nonpegawai negeri sipil fungsional, bukan struktural. Pengelolaan keuangan juga menjadi otonomi PTN, termasuk pemberian tunjangan. “Beberapa kelonggaran lain juga tetap diperoleh antara lain untuk pengikatan dengan pihak ketiga, utang piutang, investasi, serta penetapan satuan biaya,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Unair Hadi Subhan menuturkan, bagi Unair pembatalan UU BHP tidak berdampak apapun. Pasalnya, selama ini Unair mengacu pada PP No 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. “Kalau UU BHP dibatalkan tidak masalah karena kami tidak pernah menerapkan UU itu,” ungkapnya.

Kampus.Okezone.com 26 Juli 2010

  • Share/Bookmark

2 Responses to “Status BHMN di PTN Bakal Dicabut”

Leave a Reply

Terjemahkan ke Bahasa
EnglishFranceJapanChina



Join My Community at MyBloglog!
Find us